BERBAGI
LAYANI PASIEN: Ilustrasi petugas Puskesmas sedang melayani pasien yang ingin diperiksa kesehatannya, belum lama ini.

MR.co, BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) mulai melaporkan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (16/1).

Pasalnya, dugaan keterlibatan para pejabat tinggi di Dinkes terus menguat berdasarkan hasil investigasi pihaknya. Apalagi, ada dugaan juga aliran duit jual beli jabatan ini ada yang masuk ke kantor pengusa Kabupaten Bekasi.

“Kita akan lapor KPK besok (hari ini, Red) soal kasus jual beli kursi kepala Puskesmas agar diusut tuntas,” ujar Ketua RIB, Hitler Situmorang kepada Cikarang Ekspres, kemarin (15/1).

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi memilih bungkam terkait dugaan jual beli jabatan kursi kepala Puskesmas dibanderol Rp 250 juta, dan Korlak-TU di Dinkes harganya Rp 150 juta. Pasalnya, Kadinkes, Sri Enny susah ditemui di ruangnya, Senin (14/1) dan saat dikonfirmasi melalui selulernya pun tidak dibalas.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) melaporkan temuannya itu ke Mapolrestro Bekasi Kabupaten, belum lama ini. Dalam jual beli jabatan ini, kursi kepala Puskesmas dibanderol Rp 250 juta, dan Korlak-TU di Dinkes harganya Rp 150 juta.

“Kami mendapati hal ini berdasarkan laporan masyarakat dengan data-data adanya dugaan gratifikasi dalam mutasi ratusan kepala UPTD Puskesmas dan Korlak-TUP di Dinkes pada 7 Mei 2018,” ujar Ketua Umum LSM RIB, Hitler Situmorang kepada Cikarang Ekspres, Minggu (13/1).

Terang Hitler, jual beli jabatan dengan nilai ratusan juta rupiah itu terjadi 7 Mei 2018. Maka dari itu, pihaknya terus melakukan pendalaman informasi, investigasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terduga yang terkait dalam jual beli jabatan tersebut.

“Agar dapat diketahui secara pasti nilai gratifikasi yang sesungguhnya. Dan setelah lengkap kini telah kami laporkan kepada pihak yang berwajib,” terangnya.

Hitler menjabarnya, pihaknya juga telah mengetahui siapa pihak-pihak yang menjadi penerima, pemberi gratifikasinya melalui siapa, waktu dan kejadian tempat transaksi, serta saksi-saksi yang melihat juga mengetahui hal tersebut.

“Terutama keterangan dari para peserta yang didudga tidak mendapatkan keadilan. Mereka sangat berpotensi mengetahui modus seluk beluk, fakta peristiwa yang dibungkusrapi dengan visi misi ‘Jaga Diri Jaga Teman dan Jaga Dinas’,” bebernya.

Hitler menambahkan, hal ini harus diusut tuntas berdasarkan PP RI Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Mengawasi dan Mengontrol Penyelenggara Negara, Jo PP RI Nomor 71 tahun 2000, Jo PP RI Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.

“Maka sebagai hak kami selaku masyarakat menyampaikan hal itu kepada pihak Polrestro Bekasi Kabupaten untuk segera mengusutnya secara tuntas,” tegasnya. (jio/rez/fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here