BERBAGI

CIKARANG TIMUR – Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, ‘mandul’ melaksanakan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang sudah tertuang di RPJMD. Hal itu ditegaskan Ketua LSM Sniper Indonesia, Gunawan kepada Cikarang Ekspres, kemarin (9/4).

Kata dia, permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Bekasi, seperti sulitnya mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan gratis, sulitnya mendapatkan pekerjaan, banyak warga miskin tinggl dirumah tidak layak huni, infrastruktur jalan dan jembatan rusak, kemacetan hampir setiap hari dan batas wilayah/daerah minim perhatian dan penataan,” katanya.

Pertanyaannya, Apakah Pemkab bekasi mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi dan apa solusinya? “Jawabannya, Pemkab bekasi akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan syarat Pemkab bekasi fokus dan konsisten menjalankan program – program pembangunan daerah setiap tahunnya, sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi 2017 – 2022,” terangnya.

“Sayangnya, Pemkab Bekasi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, tidak gereget dalam melaksanakan yang menjadi program kegiatan tiap tahunannya, banyak program yang sudah direncanakan tapi gagal dilaksanakan (tidak terserap) di tahun 2017 dan 2018 sehingga hanya menjadi Silpa,” sambungnya.

Beber dia, program Rutilahu mandeg, padahal warga miskin yang belum memiliki rumah tinggal yang layak masih banyak. Anehnya Pemkab Bekasi tidak mampu menyerap anggaran pembangunan Rutilahu yang sudah menjadi programnya.

“Program 75 ribu lowongan kerja baru sebatas isapan jempol belaka sedangkan konkritnya dimana, semestinya Pemkab Bekasi melalui Disnaker dapat menekan angka penganguran yang setiap tahunnya terus meningkat dengan membuat terobosan program program ketrampilan untuk penyediaan kebutuhan tenaga kerja lokal yang siap bersaing atau membuat regulasi yang tegas, jelas, dan pasti buat keberpihakan/kesempatan bekerja bagi warga Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Dalam hal pelayanan kesehatan dan gratis, tegas dia, setiap pustu dan puskesmas yang ada disetiap kecamatan wajib dipantau dan dipastikan jamainan pelayanan yang baik bagi masyarakat, tingkatkan ketersediaan obat-ibatnya serta buatkan pelayanan rawat inapnya dengan tujuan agar masyarakat betul betul dapat merasakan jamainan pelayana kesehatan yang baik dan gratis dari pemerintah.

“Juga dalam masalah kemacetan yang setiap harinya terjadi, dan akan semakin parah kalau tidak dibarengi dengan pembangunan ruas jalan baru oleh pemkab bekasi, selama ini yang dibangun hanya membangun kondisi jalan (peningkatan) bukan membangun jalan baru untuk mengurai kemacetan, harusnya program pembangunan 12 ruas jalan baru dikabupaten bekasi menjadi program prioritas karena kebutuhan akan jalan sangat mendesak untuk mengurangi kemacetan,” tegasnya.

Dan yang tidak kalah pentingnya juga membangun batas daerah karena bagaimanapun batas daerah diibaratkan mukanya kabupaten bekasi, harusnya pemkab bekasi malu dengan daerah tetangga yang sudah lebih baik dalam membangun daerah perbatasan.

“Sekarang tinggal terserah kepada para pemangku kebijakan daerah, mau dijadikan apa kabupaten Bekasi? “Toh rakyat hanya punya angan angan dan keinginan, sedangakan komitmen pembangunan kabupaten bekasi ada ditangan penyelenggara daerah dalam hal ini tataran Eksekutif dan Legislatif,” tukasnya. (fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here