BERBAGI

MR.co, BEKASI – Kasus suap perizinan megaproyek yang melilit Bupati Bekasi Non Aktif, Neneng Hasanah Yasin, terus diungkap secara terang-benderang di meja hijau. Terakhir, aliran duit suap itu sempat masuk ke kantong para wakil rakyat yang duduk manis di kursi DPRD Kabupaten Bekasi untuk pelesiran ke luar negeri.

Selain itu, aliran duit suap juga diduga masuk ke kantong para wakil rakyat untuk memuluskan perubahan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Itu agar proses perizinan megaproyek infrastruktur tersebut tak terganggung lahannya dan berada di zona aman untuk diubah.

Kemarin (16/1), dugaan adanya aliran duit suap yang masuk ke kantong para wakil rakyat semakin terungkap. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menyerahkan uang ke KPK sebesar Rp 70 juta.

Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam pemeriksaan saksi-saksi saat penyidikan kasus dugaan suap proses perizinan megaproyek infrastruktur. “KPK menerima pengembalian uang dari salah seorang unsur Pimpinan DPRD sebesar Rp 70 juta. Nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut,” ujar Febri, kemarin (16/1).

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga telah menyerahkan uang dengan nilai total sekitar Rp 110 juta ke KPK. Sehingga, total penerimaan uang suap itu saat ini sebesar Rp 180 juta.

“Kami hargai pengembalian itu, dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek itu,” terang Febri.

Pasalnya, tegas Febri, KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya yang pernah menerima uang atau fasilitas fulus untuk berwisata ke luar negeri hingga membawa keluarganya. “Kami sudah kantongi semua nama anggota DPRD yang terkait kasus itu,” jelasnya.

TERUNGKAP ALUR IPPT JALUR BELAKANG

Sedangkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin (16/1) terungkap alur proses pengajuan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) megaproyek infrastrutkur itu. Seperti kita ketahui, megaproyek tersebut berada di Cikarang. Saksi juga mengungkap proses pengajuan IPPT tersebut dilakukan melalui jalur belakang, termasuk intervensi langsung dari Neneng Hasanah Yasin.

Sidang yang digelar ini merupakan pemeriksaan terhadap lima saksi yakni ajudan Bupati Bekasi Nong Aktif, Neneng Hasanah Yasin, Acep Eka Pradana (26), Agus Salim (32) ajudan pribadi Bupati Bekasi, dan Asep Efendi (39) wiraswasta.

Lalu, saksi berikutnya staf Analis Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Kusnadi Indra Maulana (43) dan Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Marfuah Afwan (30).

Lima saksi itu dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitrajaya Purnama. Empat terdakwa merupakan pengembang megaproyek infrastruktur.

Dalam kesaksiannya, staf analis DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kusnadi Indra Maulana, mengatakan berdasar ketentuan pengajuan IPPT itu dilakukan dengan cara pemohon mengajukan sendiri ke kantor DPMPTSP. Bila dinyatakan berkas lengkap saat pemeriksaan awal di front office, berkas akan masuk ke back office.

“Baru kemudian saya yang membuat lampiran gambar,” kata Kusnadi di hadapan majelis hakim tipikor.

Namun, pada kenyataannya, proses IPPT proyek Meikarta tak melalui jalur resmi. Kusnadi bercerita pada 2017 lalu menerima dokumen dari Neneng berupa permohonan IPPT asal salah satu perusahaan raksasa properti. Ajudan Neneng, Agus, saat itu diminta untuk mengirimkan dokumen tersebut ke DPMPTSP.

Agus lantas menemui Deni Mulyadi sebagai Kabid Tata Ruang DPMPTSP. Dari Deni, dokumen itu langsung diserahkan kepada Kusnadi untuk dianalisa. “Pada saat itu ada berkas permohonan. Pak kabid Deni Mulyadi bilang segera diproses,” ujar Kusnadi.

Dalam berkas permohonan tersebut, terlihat pengajuan IPPT untuk lahan seluas 140 hektare. Namun setelah dianalisa, kata Kusnadi, ternyata hanya 84,6 hektare yang disetujui. “Kita periksa langsung. Pembuatan gambar dan yang sesuai peruntukan itu 84,6 (hektare) yang disetujui awal,” ucapnya.

Pembuatan gambar kemudian dilaporkan ke Deni Mulyadi. Menurut Kusnadi, Deni langsung menghubungi Satriadi, karyawan megaproyek itu. “Lalu Satriadi menghubungi saya. Lalu saya bilang yang disetujui 84,6 hektare itu. Tanggapan dia ikuti aturan saja,” katanya.

Singkat cerita berkas itu ditandatangani DPMPTSP. Setelah itu diberikan lagi ke neneng melalui Agus Salim untuk ditandatangani Bupati. Ajudan Neneng, Agus, mengatakan setelah penandatanganan itu, Neneng memberikan sejumlah uang baik kepada Kabiro Tata Ruang Dinas PUPR Yusup Taufik hingga kepada Deni Mulyadi.

“Selain diberikan ke Taufik, ibu memberikan kepada orang lain, kadis lain melalui saksi?” tanya jaksa. “Waktu puasa tahun 2017, ibu kasih ke Pak Taufik, Pak Carwinda (eks Kadis DPMPTSP). Carwinda ini kadis sebelum bu Dewi (Tisnawati),” jawab Agus. “Berupa apa?” tanya hakim. Lalu Agus menjawab berupa uang.

“Dari Ibu langsung kasih arahan ke saya untuk kasih ke Taufik Rp 100 (juta), Carwinda Rp 100 (juta), dan Deni Mulyadi Rp100 (juta). Kemudian ke Neneng Rahmi besarnya Rp 200 (juta). Waktunya hampir berdekatan waktu puasa 2017,” ujarnya.

terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus suap proyek Meikarta. Untuk itu, Iwa mengaku siap dipanggil ke persidangan sebagai saksi atau untuk dikonfrontasi dengan pihak terkait dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, nama Iwa Karniwa mencuat ketika Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin menjadi saksi kasus perizinan megaproyek Meikarta dalam persidangan yang digelar Senin (14/1) lalu.

Neneng menyebut pihak Pemprov Jabar menerima sejumlah uang melalui Iwa Karniwa untuk proses penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Dalam kesaksiannya, Neneng Hasanah mengatakan uang informasi itu didapatkan dari Kabid Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi. Uang yang diserahkan sebesar Rp1 miliar. Meski begitu, Neneng Hasanah mengaku tidak tahu secara detail terkait penyerahan uang itu.

“Saya sampaikan, apabila diperlukan saya siap jadi saksi. Tentu saya selaku warga masyarakat yang Insyaallah taat dan patuh terhadap mekanisme yang sedang berjalan,” ujar Iwa di Bandung. “Saya juga siap untuk diklarifikasi (terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp 1 miliar),” katanya.

Terkait keterlibatannya dalam proses perizinan Meikarta di BKPRD Jabar juga perubahan revisi RDTR Kabupaten Bekasi, Iwa mengaku tidak memiliki kewenangan apapun saat itu.

Sekadar diketahui, Neneng Hassanah Yasin, (saat itu masih menjabat Bupati Bekasi), resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus perizinan megaproyek infrastruktur seluas total 774 hektare. Di mana izin yang diberikan untuk megaproyek itu dilakukan dalam tiga fase. Yakni, fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Neneng diduga telah menerima uang suap senilai Rp 7 Miliar. Selain Neneng, sembilan orang juga ditetapkan tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan lembaganya menyelidiki kasus ini hampir selama setahun sejak ada laporan dari masyarakat.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diterima KPK hingga dilakukan proses penyelidikan sejak sekitar November 2017,” Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumlah pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 15 Oktober 2018.

Dalam kasus ini, KPK melakukan OTT di dua lokasi yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya. OTT dilakukan secara paralel pada Minggu 14 Oktober 2018 hingga Senin Dini Hari 15 Oktober 2018.

Tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 10.58 WIB, tim KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari T (Taryudi, konsultan megaproyek) kepada NR (Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Setelah penyerahan uang, keduanya yang menggunakan mobil masing-masing berpisah,” ujar Syarif.

Selanjutnya, KPK bergerak secara paralel hingga akhirnya menangkap sembilan orang. Satu orang yang ditangkap namun tak ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Daryanto.

Komitmen fee dalam kasus suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.

Menurut Syarif, pemberian suap diduga dilakukan bukan yang pertama kalinya. “Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” bebernya.

Total commitment fee dalam kasus ini sebesar Rp 13 miliar. Suap diberikan kepada dinas-dinas tersebut untuk berbagai izin pembangunan proyek Meikarta Syarif mengungkapkan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks.

“Yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam,” paparnya. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” timpal Syarif. (*/rez/jio/fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here