BERBAGI

JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) harus bijak di tahun politik. Begitupun di seluruh tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun dan Pemilihan Presiden (Pilpres), amat rawan bagi ASN.

Sebagai abdi negara, ASN diharapkan agar tak terbawa arus politik praktis, memihak salah satu pasangan calon, mengingat ASN masih sebagai pemilih yang aktif.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto banyak ASN yang tidak sadar telah melanggara aturan netralitas, salah satunya adalah di ranah media sosial.

“Banyak ASN yang tidak tahu bahwa ada gambar yang sarat akan kampanye, kemudian dia like di Facebook. Like di Facebook itu sudah dianggap keberpihakan untuk (paslon tertentu),” ungkap dia usai sosialisasi implementasi Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilpres 2019 di kantor wali kota Jakarta Utara, kemarin (2/4).

Namun ketika dilakukan pemeriksaan mereka tidak tahu ternyata itu melanggar. “Maka kita lakukan sosialisasi. Ini kan upaya pencegahan,” kata Waluyo.

Ia pun mengimbau ASN untuk tidak takut melaporkan pelanggaran dan mempersilakan untuk mengirimkan laporan langsung ke nomor pribadinya.

“Tadi saya beri langsung nomor telpon saya. Bagi mereka yang belum percaya dengan atasannya bisa bicara langsung dengan kami,” kata Waluyo

Meski demikian, Waluyo mengatakan laporan kepadanya harus disertai dengan bukti yang kuat. “Kami minta buktinya, kalau memang ada pasti akan kami tindaklanjuti, kalau memang konkrit akan kami teruskan,” ujar dia.

Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menerangkan, netralitas tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“ASN tetap punya hak pilih. Tapi tidak boleh pro aktif menyarankan kepada salah satu calon pemimpin,” tutupnya. (ant/hyt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here