BERBAGI
ILUSTRASI

MR.co, BEKASI -Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi mengapresiasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang akan meluncurkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Ketua Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) GMNI Universitas Bhayangkara Bekasi, Tjandra Tjipto Ningrum mengatakan, peluncuran Permenristekdikti tersebut sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan radikalisme di kampus.

“Saya Ketua Komisariat GMNI di Bekasi sangat mengapresiasi atas keluarnya Permenristekdikti untuk menekan paham-paham intoleran yang sudah masuk ke kalangan mahasiswa,” katanya kepada awak media cikarang ekspres.

Lanjutnya, dengan meminimalisir paham mahasiswa yang sudah intoleran, harus ada campur tangan dari Pemerintah itu sendiri. Pasalnya, mahasiswa yang sudah masuk dalam ranah intoleran itu, sejak adanya pembatasan ruang gerak organisasi ekstra kampus yang masih menjaga nilai-nilai Pancasila.

“Organisasi ekstra kampus itu seluruhnya yang selalu menjaga nilai-nilai Pancasila. Dan setau saya yang selalu menjaga itu mahasiswa yang berorganisasi di Kelompok Cipayung,” paparannya.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara tersebut, berharap Pemerintah melalui Kemenristekdikti harus secepatnya bertemu dengan Rektor dan Wakil Rektor untuk membahas pengawalan ideologi bangsa dengan Ketua Umum Organisasi Ekstra Kampus.

“Pertemuan itu harus segera, agar paham-paham radikal dan intoleran tidak tumbuh cepat di kampus. NKRI ini harga mati,” jelasnya.

Riky Soebagja kader GMNI, Komisariat Pelita Bangsa menambahkan, sebagian mahasiswa diPerguruan Tinggi sangat memerlukan adanya suatu ruang untuk pengawalan ideologi bangsa.

“Perlu adanya ruang itu. Kalau pemerintah mengusulkan akan memasukkan dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) itu sangat bagus. Biar mahasiswa sekarang ini turut andil mengawal ideologi bangsa. Tidak lagi acuh terhadap persoalan bangsa,” katanya.

“Sehingga Permenristekdikti ini dinilai langkah tepat untuk mengawal ideologi bangsa yang mengacu pada empat pilar kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Pengurus BEM STIE PB bagian Advokasi Riky soebagja juga menyampaikan, para mahasiswa beserta segenap civitas akademika lainnya perlu memiliki kesadaran untuk senantiasa melestarikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan pemersatu bangsa melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Pemerintah dan Perguruan Tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap berbagai aktivitas yang dapat merongrong kekokohan Pancasila dan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Perlu diketahui, Menristekdikti Mohammad Nasir menyampaikan, berdasar pada survei Alvara Research Center dengan responden 1.800 mahasiswa di 25 Perguruan Tinggi diindikasikan ada sebanyak 19,6 persen mendukung peraturan daerah (Perda) Syari’ah.

Lalu 25,3 persen diantaranya setuju dibentuknya negara Islam, 16,9 persen mendukung ideologi Islam, 29,5 persen tidak mendukung pemimpin Islam dan sekitar 2,5 persen berpotensi radikal.

“Dalam rangka pembinaan ideologi bangsa ini saya keluarkan permenristekdikti 55 tahun 2018. Dalam permen tersebut perguruan tinggi wajib memberikan pembinaan kebangsaan bagi semua mahasiswa,” kata Nasir usai Peluncuran Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 di Gedung Kemenristekdikti, Senin (29/10).

Menurut Nasir, dalam Permenristekdikti tersebut juga mengatur agar semua kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). UKMPIB berada di pengawasan rektor dan mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung dan menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB.

Dengan adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi. Meski begitu, lanjut Nasir, simbol-simbol organisasi ekstra seperti bendera dan lainnya tetap di larang beredar di dalam kampus.

“Nah kami mewadahi mahasiswa organisasi ektra ini diwadah UKMPIB dan nanti yang tanggung jawab rektor. Politik praktis tetap dilarang, karena ada satu kejadian di dalam kampus hanya dimonopoli oleh sekelompok orang, tidak boleh lagi begitu. semua pihak harus dilibatkan,” jelas Nasir.

Dia menyatakan, dalam waktu dekat Kemenristekdikti juga bakal mengumpulkan para rektor atau wakil rektor bidang kemahasiswaan bersama seluruh ketua umum organisasi ektra. Dengan harapan, pihak rektorat dan organisasi ektra bisa sejalan dan sepaham dalam mengawal ideologi bangsa,” tutupnya. (cr08/taj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here