Beranda Berita Lainnya DPRKPP Minta PLN Terbuka

DPRKPP Minta PLN Terbuka

Soal Rincian Penetapan Tagihan PJU
106
BERBAGI

MR.co, BEKASI – Persoalan penetapan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Bekasi, ternyata juga disayangkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan.

Sebab, selain tidak adanya keterbukaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekasi soal rincian tarif, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang melakukan penganggaran juga terkesan kurang terbuka dalam perencanaan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Semestinya, tegas Iwan, dalam merencanakan program kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjelaskan secara rinci dalam satu tahun penuh. Jadi, tidak perlu lagi adanya perubahan kegiatan yang diajukan pada saat APBD-Perubahan.

“Sebenarnya keinginan kami itu ya ada tagihan setiap bulannya. Jadi, kita tahu berapa estimasi tarif setiap bulannya. Bukan gelondongan seperti yang lalu-lalu. Lagi pula, setiap kami minta anggaran untuk satu tahun pasti tidak diberikan. Untuk apa kita andalkan APBD-P. Kalau nanti ada kenaikan tarif baru itu kita ajukan di perubahan,” ujar Iwan kepada Cikarang Ekspres, kemarin (5/11).

Iwan juga mengaku sulit berkoordinasi dengan pihak PLN. Semestinya, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisa bekerjasama dan terbuka dalam setiap persoalan yang dihadapi.

“Kita minta berapa jumlah pelanggan saja tidak pernah diberikan. Padahal, surat permohonan yang kami sampaikan resmi dan ada teken Kepala Daerah. Karena, setiap pelanggan itu dibebani 10 persen untuk kepentingan PJU. Jadi, kita bisa secara besaran jumlah tarif yang mesti kita bayar,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam menetapkan tagihan semestinya terdapat alat ukur atau meteranisasi disetiap PJU. Sehingga, terdapat data real dalam menetapkan tarif setiap PJU yang terpasang untuk keperluan umum.

“Meteran listriknya saja tidak ada, hanya beberapa yang ada itu pun banyak yang rusak dan hilang. Memang dinas kami yang ketepatan pos anggarannya. Tapi, uang nya dari BPKAD,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten Bekasi meminta PLN Kota Bekasi di bisa memberikan keterangan secara kongkret soal penetapan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang nilainya mencapai Rp40 miliar lebih per tahun. Sebab, selama ini rincian sebagai dasar acuan menentukan nilai tarif tidak pernah dijabarkan.

Hal ini ditegaskan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bekasi Nyumarno saat berbincang dengan Cikarang Ekspres, Minggu (4/11). Dia menhklaim, PLN hanya asal menentukan besaran nilai tagihan PJU setiap tahunnya.

“Sekarang kita fikir secara rasional saja, kadang belum sampai habis bulan di akhir tahun sudah ada angka tagihan yang muncul. Kan lucu,” ketus Nyumarno.

Logikanya, imbuh politisi PDIP ini, dalam menetapkan tagihan semestinya terdapat alat ukur di setiap obyek. Dalam hal ini, seharusnya setiap PJU yang ada terdapat meteran listrik sebagai alat ukur untuk menentukan tarif yang harus dibayar pemerintah setiap bulannya.

“Meteran listriknya saja tidak ada, tapi bisa tahu tagihan yang harus dikeluarkan pemerintah. Ini yang benar dan salah siapa. Harus jelas lah semuanya karena ini menyangkut anggaran. Semuanya harus ada pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Dia menganggap, adanya permainan di tingkat atas soal membengkaknya anggaran untuk pembayaran PJU setiap tahunnya yang dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. “Seperti ada pengondisian untuk pengerukan anggaran daerah. Kita minta PLN bisa menjelaskannya dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD, Daris. Tutur politisi senior asal Partai Gerindra tersebut, harusnya Pemkab melalui dinas terkait bukan hanya menghamburkan uang saja dalam urusan pembayaran rekening listrik PJU.

“Ya bagaimana mau mahal bayarnya, jika siang hari saja lampu PJU di sekitar Pemda menyala dibiarkan. Sementara itu di daerah masih banyak lampu PJU yang tidak menyala di malam hari. Ini kan tak sebanding dengan kinerja bidang di dinas tersebut yang tak maksimal mengawasi fungsi PJU,” tuturnya.

Senada dengan Nyumarno, jelas Daris, patut ditelusuri juga cara menentukan besaran angka pembayaran rekening listrik PJU milik Pemkab Bekasi tersebut. Sebab dengan nilai yang fantastis tapi masih banyak PJU yang tidak berfungsi. “Ya menentukan harus bayar segitu memang harus ditelusuri dan dijelaskan pihak bidang yang ngurusi PJU. Biar danta semuanya dan tidak mubazir,” jelasnya. (ims/rez)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here