BERBAGI
ILUSTRASI
ILUSTRASI

MR.co, MEIKARTA RAYA – Mekanisme haji furoda yang selama ini terkesan “misterius” mulai dibedah DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) kemarin (28/11). Salah satu pembahasan yang menarik adalah biaya pembuatan visa. Di Indonesia, beberapa biro travel menjual visa haji tersebut hingga Rp 400 juta, bahkan bisa lebih.

Padahal, di Arab Saudi sendiri, pembuatan visanya tidak dipungut biaya alias gratis. Meski harga visa jauh lebih mahal daripada haji reguler, ternyata masih banyak yang tertarik menjadi jamaah haji furoda. Maklum, peserta haji itu bisa langsung berangkat ke Tanah Suci tanpa antre. Karena itu, haji furoda sering disebut juga dengan haji “kilat”. Tidak seperti calon jamaah haji (CJH) reguler yang harus menunggu hingga lebih dari 20 tahun.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, nama resmi visa furoda di Arab Saudi adalah taksirah mujamalah. Visa tersebut berkekuatan hukum sama dengan visa haji pada umumnya. Prosesnya diurus Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mereka. “Biayanya (visa furoda, Red) zero (nol, Red),” katanya sambil menunjukkan tanda angka nol dengan jari telunjuk dan jempolnya.

Informasi soal visa furoda atau mujamalah, terang Agus, bisa dilihat di website Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Di dalam website itu dijelaskan, visa haji furoda dijual dengan model paket komplet bersama akomodasi hotel dan lainnya. Sedangkan harga visanya nol alias gratis.

Agus mengungkapkan, paket haji furoda dibuka dari harga 5.800 riyal (Rp 22,4 jutaan) sampai 30.000 riyal (Rp 116 jutaan). Jauh lebih murah daripada harga pasaran visa furoda di Indonesia. Sejumlah travel sudah mempromosikan paket haji furoda 2019. Harganya mencapai USD 19 ribu (Rp 275 juta), bahkan lebih.

Menurut Agus, sistem “penjualan” paket haji furoda di website resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sama seperti membeli tiket pesawat. Harga dikelompokkan mulai termurah hingga termahal. “Misalnya, ada paket ekonomi 1, ekonomi 2, dan seterusnya,” ucapnya. Jika paket yang paling murah habis, yang ditawarkan adalah paket dengan harga di atasnya. Begitu seterusnya sampai kuota habis.

Agus menegaskan, Arab Saudi tidak menetapkan secara pasti berapa kuota haji furoda. Pembagian berdasar negara juga tidak bisa diketahui. Kuota bisa tiba-tiba habis. Jadi, tidak benar informasi yang menyebutkan bahwa kuota haji furoda tahun ini 8.000 atau sekian.

Selain itu, bukan hanya Indonesia yang mendapatkan akses atau kuota haji furoda. Menurut Agus, kuota haji furoda sejatinya diberikan untuk tamu-tamu kehormatan Arab Saudi. Peruntukannya selektif. Biasanya, visa haji jalur undangan tersebut diberikan kepada rombongan pejabat pemerintahan. Munculnya visa furoda adalah upaya Saudi menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Namun, pada praktiknya, siapa saja bisa menggunakan visa tersebut.

Agus sepakat jika DPR dan Kemenag berinisiatif mengatur haji furoda. Termasuk rencana memasukkan urusan haji furoda ke dalam rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (PIHU). Dia menegaskan, selama ini tim KBRI tidak pernah membedakan layanan kepada jamaah haji kuota Kemenag atau furoda. “Haram bagi saya menanyakan Anda pakai visa apa kepada jamaah haji yang mengalami masalah di Saudi,” tuturnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengungkapkan, ada permintaan supaya istilah haji furoda diganti dengan visa kehormatan. Namun, sampai sekarang Kemenag tetap memakai istilah populer haji furoda. “Bukan (pakai istilah, Red) visa al mujamalah,” ucapnya.

Nizar menambahkan, visa haji furoda sebenarnya dikhususkan untuk orang tertentu. Penerbitannya gratis karena sebagai wujud penghargaan Kerajaan Arab Saudi. Tetapi, yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala tidak sehat. Oleh oknum travel atau lainnya, visa haji furoda dijual dengan harga mahal. “Kemudian (paket haji furoda, Red) dijual Rp 350 juta. Ini yang perlu mendapat perhatian,” tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan, persoalan haji furoda sangat serius. Pada 2015, misalnya, ada perbedaan mencolok antara jamaah yang berhaji resmi dari Kemenag dan jamaah riil di Saudi. Dia memperkirakan pada 2016-2017 jumlah jamaah haji furoda sekitar 8.000 orang.

Urusan haji furoda, jelas Mustaqim, akan diakomodasi dalam pembahasan UU PIHU. Tujuannya ialah melindungi jamaah. Kendati tidak ikut Kemenag, jamaah haji furoda tetap warga Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan selama berhaji.

Setelah haji furoda diakomodasi atau diatur, diharapkan ada pengawasan. Termasuk soal harga jual yang dia nilai tidak wajar. Menurut Mustaqim, travel yang menjual paket haji furoda tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan layaknya penyelenggaraan haji pada umumnya.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Artha Hanif mengungkapkan penyebab mahalnya paket haji furoda di Indonesia. Dia mengatakan, banyak yang menggunakan model seperti lelang. Siapa berani bayar mahal, dia akan mendapatkan paket haji furoda. Tanpa antre. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga.

Artha menyambut baik rencana pemerintah mengatur haji furoda. “(Saat ini, Red) haji furoda dianggap ilegal. Sehingga kucing-kucingan,” katanya. Dia tidak mempermasalahkan jika ke depan haji furoda dikontrol pemerintah. Dengan demikian, tidak terjadi lagi kasus penjualan model lelang itu. (*/fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here